Vatikan rilis dokumen tentang sinode keluarga mendatang

27/06/2014
Perjuangan dan tantangan yang dihadapi umat Katolik di seluruh dunia dalam mengikuti ajaran Katolik terungkap dalam dokumen yang menjadi pedoman untuk sinode para uskup tentang keluarga di Vatikan mendatang.
Dokumen itu, yang diharapkan banyak umat Katolik sebagai barometer untuk sinode itu, juga mempertegas kembali ajaran Gereja tentang perkawinan tak terceraikan, pembatasan perkawinan pasangan heteroseksual, dan pasangan harus terbuka untuk memiliki anak.
Dokumen itu juga menyatakan bahwa Gereja harus merespon perjuangan keluarga untuk mematuhi ajaran Gereja yang menentang – perceraian dan pernikahan kembali, kontrasepsi, kumpul kebo, dan pernikahan sesama jenis.

IKOHI akan bawa kasus 98 ke forum internasional

26/06/2014
Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) menggelar konsolidasi korban pelanggaran HAM untuk merumuskan sikap dan resolusi korban terhadap Pemilu Presiden 2014.
Selain itu, untuk terus mengingatkan kepada pelaku penghilangan orang secara paksa terhadap para aktivis pro-demokrasi pada 1997-1998 akan dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional (Internasional Criminal Court/ICC).
“Usaha ini sebenarnya sudah dilakukan tak lama setelah kejadian. Namun, karena Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tak bisa berbuat banyak,” kata Ketua IKOHI, Mugiyanto kepada wartawan, Rabu (25/6/2014).
Dia menjelaskan, ada tiga agenda Ikohi pada konsolidasi nasional. Selain akan memperjuangkan ke forum internasional, mereka juga akan bersikap pada pemilihan presiden 2014 ini.
Menurutnya, Ikohi juga akan merumuskan kembali sikap dalam upaya menuntaskan pelanggaran HAM.
“Bukan hanya terkait dengan penculikan 1998, tetapi semua pelanggaran HAM yang belum terungkap,” katanya.
Mugiyanto yang merupakan salah satu dari sembilan aktivis yang diculik pada masa reformasi itu, menyebutkan, momentum pilpres ini, diharapkan bisa menggugah presiden terpilih nanti untuk menyelesaikan pelanggaran berat masa lalu.
Pasalnya, selama 16 tahun terakhir, dari masa pemerintahan BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, persoalan HAM tak kunjung terungkap. Padahal, kata dia, tugas presiden sederhana, yakni hanya mengeluarkan Keputusan Presiden untuk membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia.
“Kami berharap presiden mendatang bisa mengadili pelaku kejahatan HAM,” ujarnya.
Proses pengadilan, menurut dia, penting karena penghukuman memberi pesan ke publik bahwa kejahatan yang mereka lakukan tak boleh lagi terjadi di kemudian hari.
“Penghilangan paksa sebagai kejahatan yang berkesinambungan. Apalagi korbannya belum juga ditemukan,” lanjutnya. (Tribunnews.com)

Romo Benny: Cederai demokrasi, pengerahan Babinsa harus diusut

12/06/2014

Romo Antonius Benny Susetyo

Romo Antonius Benny Susetyo menyayangkan adanya tindakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang mengarahkan pilihan warga untuk memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.
Menurut Romo Benny, pengarahan tersebut mencederai Demokrasi. Bawaslu harus turun tangan dan mengusut hal tersebut.
“Demokrasi harus ditegakkan, harus jauh dari kekerasan dan ancaman. Kalau memang benar ada pengarahan dari aparat, itu sudah menodai dan menciderai aspek Demokrasi,” ujar Romo Benny di Jakarta, Kamis (5/6/2014).

Rapor merah dari PBB soal kebebasan beragama

12/06/2014

Direktur Eksekutif HRWG, Rafendi Djamin, perwakilan Ahmadiyah, GKI Yasmin, Bona Sigalingging, Agama Sunda Wiwitan, Euis, PGI, Pdt. Hendri Lokra, The Wahid Institute, Muhamad Subhi, dan Agama Syiah, Emilia Renata Az (dari kiri ke kanan).

Surat Gembala KWI Menyambut Pemilihan Presiden 9 Juli 2014

30/05/2014

Mgr Ignatius Suharyo (kiri) dan Mgr Johanes Pujasumarta (kanan). (Foto: dokumen)

PILIHLAH SECARA BERTANGGUNGJAWAB,
BERLANDASKAN SUARA HATI

Segenap Umat Katolik Indonesia yang terkasih,

Kita bersyukur karena salah satu tahap penting dalam Pemilihan Umum 2014 yaitu pemilihan anggota legislatif telah selesai dengan aman. Kita akan memasuki tahap berikutnya yang sangat penting dan menentukan perjalanan bangsa kita ke depan. Pada tanggal 9 Juli 2014 kita akan kembali memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin bangsa kita selama lima tahun ke depan. Marilah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini kita jadikan kesempatan untuk memperkokoh bangunan demokrasi serta sarana bagi kita untuk ambil bagian dalam membangun dan mengembangkan negeri tercinta kita agar menjadi damai dan sejahtera sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa kita.

Pembacaan Alquran untuk pertama kalinya di Vatikan

09/06/2014

Untuk pertama kalinya dalam sejarah doa dan pembacaan kitab suci Alquran berkumandang di Vatikan, Minggu (8/6/2014), sebagai bagian dari langkah Paus Fransiskus untuk mempercepat proses perdamaian antara Israel dan Palestina.
Pejabat Takhta Suci Vatikan mengatakan doa perdamaian itu digelar merupakan sebuah “jeda politik”.
Pejabat itu menegaskan tak ada motif apapun di balik langkah ini selain keinginan untuk mendamaikan Israel dan Palestina baik di level politik maupun rakyat.
Saat mengunjungi Timur Tengah pekan lalu, Paus Fransiskus sudah melayangkan undangan untuk Presiden Israel Shimon Peres dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk berkunjung ke Vatikan.
Di Vatikan, Presiden Abbas, Presiden Peres dan Paus Fransiskus didampingi para tokoh agama Yahudi, Kristen dan Islam.

Korban intoleran: Negara tak berpihak pada kami

06/06/2014

Para korban intoleransi dalam acara Peluncuran Buku Laporan Hak Asasi Manusia Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat Dalam Kasus-kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia.

Beberapa korban intoleran yang terjalin dalam Jaringan Nasional untuk Advokasi Keberagaman menyatakan bahwa negara atau pemerintah tidak pernah ada dan berpihak kepada mereka.
“Dalam lima tahun terakhir, pelanggaran HAM dilakukan secara sistematis oleh negara terhadap jemaah Ahmadiyah, umat Kristiani, pemeluk mazhab Syiah dan komunitas sufi/tarekat di berbagai provinsi di Indonesia,” kata mereka dalam siaran pers yang diterbitkan pada Rabu (4/6) di Jakarta.
“Fakta dan data menunjukan bahwa jaminan atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah di Indonesia terus memburuk. Akibatnya, sebagian masyarakat korban terusir dari tempat tinggalnya, kehilangan harta benda, anak-anak mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan, mendapatkan perlakuan diskriminatif dari lingkungan dan negara, hingga pelanggaran hak-hak fundamental.”
Dalam siaran persnya, jaringan itu menemukan dua faktor mendasar penyebab kekerasan dan beragam bentuk pelanggaran HAM terhadap kelompok agama dan keyakinan di Indonesia.
Faktor yang pertama adalah negara serta alat kelengkapannya tidak pernah tampil sebagai satu kesatuan yang utuh ketika menangani HAM dalam beragama, beribadah dan berkeyakinan. Di satu sisi pemerintah mempromosikan HAM, yakni berupa ratifikasi beberapa instrumen penting hukum HAM internasional untuk memperkuat sistem hukum nasional. Namun, di sisi lain, pemerintah termasuk pemerintah daerah terus memproduksi peraturan-peraturan yang kontra-produktif dengan jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.