Shinta Wahid: Berpuasa menantang kita upayakan kerukunan

03/07/2014

Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid

Kegiatan sahur bersama yang dilakukan oleh Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid pada Selasa (7/1) bersama kelompok lintas agama di Waringin, Bandung berlangsung dengan santai dan merangkul semua golongan. Dalam kebersamaan tersebut, Shinta Wahid menyampaikan bahwa dengan berpuasa seharusnya menantang untuk lebih mengupayakan kerukunan.

Vatikan rilis dokumen tentang sinode keluarga mendatang

27/06/2014
Perjuangan dan tantangan yang dihadapi umat Katolik di seluruh dunia dalam mengikuti ajaran Katolik terungkap dalam dokumen yang menjadi pedoman untuk sinode para uskup tentang keluarga di Vatikan mendatang.
Dokumen itu, yang diharapkan banyak umat Katolik sebagai barometer untuk sinode itu, juga mempertegas kembali ajaran Gereja tentang perkawinan tak terceraikan, pembatasan perkawinan pasangan heteroseksual, dan pasangan harus terbuka untuk memiliki anak.
Dokumen itu juga menyatakan bahwa Gereja harus merespon perjuangan keluarga untuk mematuhi ajaran Gereja yang menentang – perceraian dan pernikahan kembali, kontrasepsi, kumpul kebo, dan pernikahan sesama jenis.

IKOHI akan bawa kasus 98 ke forum internasional

26/06/2014
Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) menggelar konsolidasi korban pelanggaran HAM untuk merumuskan sikap dan resolusi korban terhadap Pemilu Presiden 2014.
Selain itu, untuk terus mengingatkan kepada pelaku penghilangan orang secara paksa terhadap para aktivis pro-demokrasi pada 1997-1998 akan dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional (Internasional Criminal Court/ICC).
“Usaha ini sebenarnya sudah dilakukan tak lama setelah kejadian. Namun, karena Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tak bisa berbuat banyak,” kata Ketua IKOHI, Mugiyanto kepada wartawan, Rabu (25/6/2014).
Dia menjelaskan, ada tiga agenda Ikohi pada konsolidasi nasional. Selain akan memperjuangkan ke forum internasional, mereka juga akan bersikap pada pemilihan presiden 2014 ini.
Menurutnya, Ikohi juga akan merumuskan kembali sikap dalam upaya menuntaskan pelanggaran HAM.
“Bukan hanya terkait dengan penculikan 1998, tetapi semua pelanggaran HAM yang belum terungkap,” katanya.
Mugiyanto yang merupakan salah satu dari sembilan aktivis yang diculik pada masa reformasi itu, menyebutkan, momentum pilpres ini, diharapkan bisa menggugah presiden terpilih nanti untuk menyelesaikan pelanggaran berat masa lalu.
Pasalnya, selama 16 tahun terakhir, dari masa pemerintahan BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, persoalan HAM tak kunjung terungkap. Padahal, kata dia, tugas presiden sederhana, yakni hanya mengeluarkan Keputusan Presiden untuk membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia.
“Kami berharap presiden mendatang bisa mengadili pelaku kejahatan HAM,” ujarnya.
Proses pengadilan, menurut dia, penting karena penghukuman memberi pesan ke publik bahwa kejahatan yang mereka lakukan tak boleh lagi terjadi di kemudian hari.
“Penghilangan paksa sebagai kejahatan yang berkesinambungan. Apalagi korbannya belum juga ditemukan,” lanjutnya. (Tribunnews.com)

Romo Benny: Cederai demokrasi, pengerahan Babinsa harus diusut

12/06/2014

Romo Antonius Benny Susetyo

Romo Antonius Benny Susetyo menyayangkan adanya tindakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang mengarahkan pilihan warga untuk memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.
Menurut Romo Benny, pengarahan tersebut mencederai Demokrasi. Bawaslu harus turun tangan dan mengusut hal tersebut.
“Demokrasi harus ditegakkan, harus jauh dari kekerasan dan ancaman. Kalau memang benar ada pengarahan dari aparat, itu sudah menodai dan menciderai aspek Demokrasi,” ujar Romo Benny di Jakarta, Kamis (5/6/2014).