NTT Sebaiknya Dijadikan Daerah Khusus Ekspor-impor
Kupang (ANTARA) - Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur Libert Samuel Funai mengatakan sudah saatnya NTT dijadikan daerah khusus (seperti Batam) dalam hal ekspor-impor barang dari dan ke negara tetangga seperti Timor Leste dan Autralia.
"Jadi termasuk ekspor barang di Provinsi Jawa Timur tidak harus langsung ke Timor Leste tetapi harus melalui Kupang sebagai Provinsi transit untuk menciptakan iklim pertumbuhan ekonomi yang semakin kondusif bagi masyarakat NTT," katanya di Kupang, Senin.
Ia mengatakan hal ini mendukung rekomendasi Komisi B DPRD NTT mendorong pemerintah provinsi NTT untuk memperjuangkan kepada Pemerintah Pusat agar Provinsi NTT mendapat perlakuan khusus dalam hal ekspor dan impor termasuk ekspor barang antarpulau.
DPRD NTT terus mendorong pemerintah untuk memperjuangkan ke Pemerintah Pusat agar ekspor kopi dari Pulau Flores dapat memberikan devisa bagi Pemerintah NTT melalui pembenahan pelabuhan di NTT yang berkelayakan ekspor karena selama ini hanya memberi devisa bagi Jawa Timur.
Menanggapi hal ini Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Esthon Foenay, mengatakan, pemerintahannya sedang berjuang ke pemerintah pusat agar dapat mengatur arus barang dan jasa yang hendak masuk ke Timor Leste dan sebaliknya harus melalui NTT.
"Kami berharap pemerintah pusat memanfaatkan pelabuhan laut di wilayah perbatasan, seperti Kupang, Timor Tengah Utara (TTU) dan Belu sebagai jalur pelayanan jasa dan barang yang masuk ke Timor Leste," katanya.
Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste .
Wagu Esthon menyebutkan, aktivitas perdagangan yang langsung dilakukan dari Surabaya ke Dili-Timor Leste mengakibatkan kurang berfungsinya pasar tradisional yang terdapat di wilayah perbatasan.
Ia mengatakan persoalan yang dihadapi lain di wilayah perbatasan saat ini adalah rendahnya investasi transportasi/jasa angkutan darat serta adanya fenomena kegiatan perdagangan ilegal yang terjadi di wilayah perbatasan RI-Timor Leste.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah provinsi berharap Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) fokus pada pembangunan perbatasan di wilayah NTT yang secara umum masih minim sarana dan prasarana, masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta rendahnya kualitas SDM yang ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan.
Masalah lain terkait dengan persoalan di perbatasan adalah maraknya aktivitas imigran gelap asal Timur Tengah yang hendak menyeberang ke Australia melalui NTT.
Masalah-masalah ini dipicu kurangnya pengawasan/pengamanan di wilayah perbatasan sehingga para imigran gelap merasa wilayah NTT merupakan salah satu alternatif terbaik menyeberang ke Australia.
"Untuk 2010 ini saja kurang lebih 2000 imigran gelap yang hendak ke Australia tertangkap aparat. Ini perlu penanganan serius sehingga tidak menimbulkan persoalan yang tidak akan berujung di NTT," katanya.
Menyikapi program-program BNPP terkait pengelolaan perbatasan, maka diperlukan program-program yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat dengan maksud agar pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan bisa ikut terdorong.
"Jadi termasuk ekspor barang di Provinsi Jawa Timur tidak harus langsung ke Timor Leste tetapi harus melalui Kupang sebagai Provinsi transit untuk menciptakan iklim pertumbuhan ekonomi yang semakin kondusif bagi masyarakat NTT," katanya di Kupang, Senin.
Ia mengatakan hal ini mendukung rekomendasi Komisi B DPRD NTT mendorong pemerintah provinsi NTT untuk memperjuangkan kepada Pemerintah Pusat agar Provinsi NTT mendapat perlakuan khusus dalam hal ekspor dan impor termasuk ekspor barang antarpulau.
DPRD NTT terus mendorong pemerintah untuk memperjuangkan ke Pemerintah Pusat agar ekspor kopi dari Pulau Flores dapat memberikan devisa bagi Pemerintah NTT melalui pembenahan pelabuhan di NTT yang berkelayakan ekspor karena selama ini hanya memberi devisa bagi Jawa Timur.
Menanggapi hal ini Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Esthon Foenay, mengatakan, pemerintahannya sedang berjuang ke pemerintah pusat agar dapat mengatur arus barang dan jasa yang hendak masuk ke Timor Leste dan sebaliknya harus melalui NTT.
"Kami berharap pemerintah pusat memanfaatkan pelabuhan laut di wilayah perbatasan, seperti Kupang, Timor Tengah Utara (TTU) dan Belu sebagai jalur pelayanan jasa dan barang yang masuk ke Timor Leste," katanya.
Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste .
Wagu Esthon menyebutkan, aktivitas perdagangan yang langsung dilakukan dari Surabaya ke Dili-Timor Leste mengakibatkan kurang berfungsinya pasar tradisional yang terdapat di wilayah perbatasan.
Ia mengatakan persoalan yang dihadapi lain di wilayah perbatasan saat ini adalah rendahnya investasi transportasi/jasa angkutan darat serta adanya fenomena kegiatan perdagangan ilegal yang terjadi di wilayah perbatasan RI-Timor Leste.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah provinsi berharap Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) fokus pada pembangunan perbatasan di wilayah NTT yang secara umum masih minim sarana dan prasarana, masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta rendahnya kualitas SDM yang ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan.
Masalah lain terkait dengan persoalan di perbatasan adalah maraknya aktivitas imigran gelap asal Timur Tengah yang hendak menyeberang ke Australia melalui NTT.
Masalah-masalah ini dipicu kurangnya pengawasan/pengamanan di wilayah perbatasan sehingga para imigran gelap merasa wilayah NTT merupakan salah satu alternatif terbaik menyeberang ke Australia.
"Untuk 2010 ini saja kurang lebih 2000 imigran gelap yang hendak ke Australia tertangkap aparat. Ini perlu penanganan serius sehingga tidak menimbulkan persoalan yang tidak akan berujung di NTT," katanya.
Menyikapi program-program BNPP terkait pengelolaan perbatasan, maka diperlukan program-program yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat dengan maksud agar pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan bisa ikut terdorong.
