Oleh: Valery Kopong*
Komisi pemberantasan korupsi pernah membuka sebuah warung dan diberi nama “warung kejujuran.” Banyak barang yang dijual diletakkan di etalase dan diberi harga masing-masing. Setiap orang yang mengunjungi warung tersebut dibiarkan untuk memilih dan membeli sesuai dengan harga yang tertera pada masing-masing barang dagangan dan uang yang merupakan hasil pembelian diletakkan pada tempat yang telah disediakan. Apa yang merupakan tujuan utama dari adanya pembukaan warung kejujuran tersebut? Apakah cara sederhana ini menjadi sarana pembelajaran bagi warga agar selalu bersikap jujur tanpa perlu dikontrol?
Mencari orang jujur pada saat ini untuk menjadi pemimpin merupakan suatu pekerjaan yang amat sulit. Menjelang pemilu 2009, banyak orang beramai-ramai menampilkan diri sebagai orang baik dan jujur. Ada yang mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif, dan ada pula yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Ada kelompok kaum muda yang ingin tampil di atas pentas politik dan menawarkan jalan baru menuju sebuah tujuan yang mau dicapai yaitu kesejahteraan masyarakat. Tawaran yang dikedepankan dibarengi juga dengan afirmasi diri maupun partai. “Pilih aku sebagai caleg yang bersih dan peduli. Atau pilih partai X yang tidak korup.” Apa yang dikatakan oleh caleg maupun partai, hanyalah merupakan jargon politik yang bersifat sesaat dan kemudian lenyap dari permukaan hidup setelah mendulang suara yang mengantarnya pada kursi kekuasaan.
Realitas telah membuktikan bahwa ketika orang terjun ke dalam dunia perpolitikan, secara perlahan menisbikan kejujuran yang seharusnya menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran dan moralitas politik. Kejujuran menjadi “batu sendi” dalam menegakan sebuah nurani yang bersih. Berpolitik dengan mengabaikan kejujuran, sama halnya berpolitik tanpa nurani maka akibat yang muncul adalah pengabaian beberapa aspek penting bahkan tujuan yang mau dicapai tidak mengena pada sasaran.
Berpolitik perlu diimbangi dengan tatanan hati nurani yang bersih sebagai bagian integral dalam mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera. Berpolitik dengan hati tidak lain adalah berpolitik dengan bersikap santun dan humanis. Politik hati nurani, seperti yang digagaskan oleh almahrum Romo Mangunwijaya, lebih menitikberatkan pada hati sebagai pusat dari aktivitas berpolitik. Wacana politik hati nurani seakan membongkar episteme masyarakat bahkan merombak mindset seorang politikus. Apakah pemilu yang berlangsung ini, baik untuk memilih anggota legislatif maupun eksekutif benar-benar berjalan sesuai tuntutan moralitas politik yang bersih?
Moralitas politik yang bersih seperti dicanangkan oleh beberapa partai maupun caleg menjadi sesuatu yang sia-sia. Dikatakan demikian karena ketika seseorang (caleg) atau partai mengatakan diri sebagai partai yang bersih, pada saat yang sama mereka sedang memproklamirkan diri sebagai orang yang tidak bersih, jauh dari sentuhan moral politik. Dengan kata lain, para politikus sedang menegakkan sebuah nilai, tetapi pada saat yang sama mereka sedang menodai nilai itu sendiri. Nilai utama yang sering dikesampingkan adalah nilai kejujuran.
Bangsa Indonesia yang hidupnya sekian parah oleh pelbagai krisis, diakibatkan oleh ketidakjujuran yang diperlihatkan oleh elite politik bangsa ini. Menyadari betapa pentingnya nilai kejujuran sebagai upaya dalam mendongkrak kepercayaan masyarakat, maka tidak mengherankan bahwa para calon politisi yang memanfaatkan momentum pemilu sebagai “peluang reklame” diri dengan mengedepankan nilai-nilai utama kejujuran sebagai koridor politik dalam merebut suara masyarakat.
Seruan politis dari para politisi memberikan warning pada masyarakat tentang sebuah kehilangan akan jati diri bangsa. Di sini, seorang politikus, terlepas dari bombastisnya, tampil sebagai perintis jalan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Boleh jadi, seorang politik, yang karena keberaniannya dapat disejajarkan dengan seorang seniman. Chairil Anwar pernah menulis tentang seniman. Menurutnya, seorang seniman menjadi seorang perintis jalan, penuh keberanian dan tenaga hidup. Ia tidak segan memasuki hutan rimba penuh binatang-binatang buas, mengarungi lautan lebar tak bertepi. Seniman adalah tanda dari hidup yang melepas bebas.
Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa para politikus menjadi seorang perintis sekaligus reformis yang memiliki “daya pangkas” dalam upaya membenah bangsa ini. Mereka (para caleg) akan tampil memangkas segala kepincangan yang terjadi selama ini dan memberikan arah baru dalam menuntun masyarakat luas menuju “rimba negeri” yang makmur. Tetapi dalam proses menuntun masyarakat ini perlu adanya komitmen dan garansi politik sebagai ikatan normatif bagi para politisi agar dalam melaksanakan aktivitasnya, mereka selalu bercermin pada “janji dan komitmen.” Berapa jumlah politisi yang berpegang teguh pada komitmen dan setia pada rakyat yang telah memberikan hak pilih dalam memuluskan jalan politik? Ada waktu lampau yang mendorong kita untuk berseru: “Kami ingin menuntut agar para politisi berlaku jujur dan adil.” Tetapi ada politik ingatan, ada politik melupakan. Keduanya menganggap bahwa “sejarah” adalah semacam fotokopi dari pengalaman yang telah tersimpan.
Dalam sejarah perjalanan “mesin politik” bangsa ini, selalu diwarnai dengan kecurangan. Ada janji yang baik di luar gedung dewan terutama saat kampanye tetapi seketika itu mereka lupa janji seusai pulas duduk di kursi empuk. Maka konklusi politik yang muncul di permukaan yakni bahwa politik Indonesia adalah politik yang absurd yang kini mencapai titik kulminasinya. Istilah politik yang absurd mengungkapkan sebuah kegagalan bahasa seorang politikus yang tidak sanggup menerjemahkan janjinya ke dalam politik praktis. Absurditas politik mengungkapkan secara vulgar tentang kesia-siaan rakyat dalam memberikan suara dan politikus yang gagal dalam menata kehidupan bersama. Yang ada adalah pemutlakan diri untuk mencapai kepentingan pribadi dan kelompok partai. Lalu siapakah pemimpin yang jujur untuk bakal tampil di istana untuk menjawabi kerinduan masyarakat luas? Penulis khawatir, kerinduan masyarakat akan pemimpin yang jujur dan tulus, hanyalah sebuah kerinduan hampa, tidak jauh berbeda dengan “Waiting for Godot,” menunggu lakon yang tak pernah muncul di permukaan pentas.**
Thursday, April 2, 2009
CALEG, “FACEBOOK DAN FACE TO FACE”
Oleh: Valery Kopong*
PEMILU sudah diambang pintu. Dengan keterdekatan waktu, sedikitnya memaksa para caleg (calon legislatif) untuk mencari alternatif dalam merebut suara masyarakat terutama daerah pemilih (Dapil). Pemilu dilihat sebagai “pasar politik” yang berani menawarkan pelbagai kemungkinan pada masyarakat pemilih. Tetapi dalam proses tawar-menawar, setiap caleg tentunya mencari terobosan yang berarti. Cara-cara mana saja yang sedikit lebih efektif dalam mempengaruhi massa? Media apa saja yang lebih mempan dalam memasarkan konsep, memasarkan wajah dan program-program yang bakal dilakukan oleh caleg?
Ketika melakukan perjalanan panjang, dari rumah menuju tempat kerja, ada satu pemandangan umum yang terlihat adalah wajah-wajah para caleg bergantungan pada tiang-tiang listrik dan pohon-pohon di tepi jalan. Gambar wajah para caleg sepertinya bergentayangan dan seakan menyapa para pejalan kaki dan orang-orang yang melintasi jalur ramai dengan mengendarai kendaraan. Para caleg berani masuk ke wilayah ramai, tempat kerumunan orang-orang yang barangkali memberikan suara untuk memuluskan perjalanan politik mereka.
Tidak hanya wajah yang terpampang tetapi lebih dari itu ada tulisan-tulisan singkat yang merupakan moto perjuangan mereka dan sekaligus sebagai kalimat sakti yang memiliki daya hipnotis-politis yang tinggi. Ada yang menuliskan kalimat di spanduk: “saatnya hati nurani yang berbicara.” Membaca tulisan sederhana ini memiliki pesan yang syarat makna. Pertama, bertitik tolak dari pengalaman masa lalu, para pejabat yang terlibat dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara ini seolah-olah mengabaikan bisikan nurani sehingga sebagian kebijakan yang diambil agak jauh dari sentuhan kemanusiaan dan mengorbankan masyarakat kecil. Kedua, politik hati nurani seperti yang dikedepankan oleh almahrum Romo Mangunwijaya belum menjadi bagian integral dalam kehidupan politik praktis. Yang lebih ditekankan adalah rasionalitas diri yang berujung pada pembelokan nilai-nilai politik.
Para caleg dan capres maupun cawapres tidak mau ketinggalan dalam penggunaan media sebagai sarana dalam menjalin komunikasi aktif dengan masyarakat luas. Model baru perluasan wilayah politik melalui dunia maya merupakan pengaruh yang dimunculkan oleh Obama dalam berkampanye terselubung melalui facebook. Obama, yang kehadirannya dalam pentas politik seakan menjadi magnet kehidupan bagi para politisi. Tetapi apakah mungkin, target gemilang yang dicapai Obama juga menjadi “mimpi emas” para elite politik kita?
Ketika membuka facebook, aku melihat wajah-wajah para elite politik yang juga nongol di dunia internet dan dijadikan sebagai lahan subur dalam berkampanye. Mereka coba menggugah kesadaran masyarakat terutama pengguna facebook untuk melihat diri mereka, gagasan dan opini yang dibangun bersamaan dengan niat untuk merebut kursi kekuasaan. Para elite politik terutama yang berdomisili di kota-kota, memanfaatkan internet sebagai jaring sosial-politik untuk menggenggam massa dalam menentukan sikap di saat-saat menjelang pemilu. Para elite politik kota lebih cepat dalam bermobilitas. Barangkali mereka tersihir dengan kata-kata Plato, “Mereka yang lambat, tak ikut bermain.” Mereka (para elite) secara sepintas dilihat sebagai orang-orang lihai dalam berkompetisi. Hidup mereka selalu dibayangi dengan kursi kekuasaan yang menjadi sasaran terakhir dari perjuangannya. Karena kursi kekuasaan maka mereka selalu membangun strategi dalam permainan politik. Charles Baudelaire mengatakan bahwa hidup hanya mempunyai pesona tunggal yakni permainan. Jika kita masuk ke dalam suatu permainan maka pertanyaan filosofisnya adalah: “Maukah Anda menang atau kalah?”
Pertanyaan filosofis ini menjadi landasan dasar untuk bertarung dan menguji kedewasaan dalam berpolitik. Para politisi kita kebanyakan menyiapkan diri untuk bertarung di pentas politik tetapi belum sepenuhnya menyiapkan diri untuk menerima kemenangan atau kekalahan. Dua konsekuensi dari pertarungan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan. Ketika kemenangan yang diraih, apakah elite politik yang bersangkutan sanggup menerjemahkan seluruh gagasan ke dalam rencana strategis yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat? Tetapi apabila kekalahanlah yang dialami dari proses pertarungan itu, sanggupkah ia (elite politik) menerima dengan lapang dada? Kekalahan menjadi pengalaman yang pahit dan memalukan dan justeru orang-orang Indonesia belum menunjukkan sikap legowo dalam berpolitik untuk menerima kekalahan sebagai proses dalam pendewasaan diri. Para pengamat sosial-politik menilai bahwa tingkat stres masyarakat semakin meningkat setelah pemilihan umum pada bulan April. Analisis yang terkesan dadakan ini dapat diterima dengan melihat fenomena caleg yang semakin menjamur yang kebanyakan tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. Di sini, mereka membaca peluang untuk memanfaatkan momentum pemilu sebagai bagian dari proses mencari kerja dengan resiko yang begitu berat. Apabila mengalami kegagalan maka hal ini dapat menambah matriks kekecewaan dan stres.
Seminggu yang lalu, aku mendapat SMS dari sahabatku yang menginformasikan bahwa Yos (bukan nama sebenarnya) yang menjadi caleg di kabupaten Tangerang-Banten, meninggal dunia. Diperkirakan ia meninggal karena kecapaian dalam melakukan pendekatan ke masyarakat sebagai calon pemilih. Ia hidup di kota kecil tetapi ia tidak memanfaatkan dunia internet sebagai sarana dalam berkampanye. Baginya, pendekatan pribadi (face to face) jauh lebih berharga dan jarak sosialnya tidak terlalu lebar. Kebetulan dia adalah caleg katolik maka strategi awal yang disusun adalah menemui para ketua lingkungan dan anggota-anggotanya. Ia menunjukkan wajah secara terbuka dan meyakinkan umat dalam menentukan pilihan terhadap dirinya. Sayangnya, Tuhan lebih dahulu memilih dia sebelum ia dipilih oleh masyarakat.
Para politisi meramu metafor untuk kehidupan yang ternyata membawa konsekuensi yang berat. Di dalam perpolitik, ada pergulatan dengan kerasnya kehidupan yang tidak selalu berakhir dengan kemenangan. Ada tragedi dan tangis bagi yang kalah. Ada komedi dan gelak tawa bagi yang menang. Dan karena dinamika kalah menang itulah, maka berpolitik menjadi perhelatan yang paling banyak digemari.***
PEMILU sudah diambang pintu. Dengan keterdekatan waktu, sedikitnya memaksa para caleg (calon legislatif) untuk mencari alternatif dalam merebut suara masyarakat terutama daerah pemilih (Dapil). Pemilu dilihat sebagai “pasar politik” yang berani menawarkan pelbagai kemungkinan pada masyarakat pemilih. Tetapi dalam proses tawar-menawar, setiap caleg tentunya mencari terobosan yang berarti. Cara-cara mana saja yang sedikit lebih efektif dalam mempengaruhi massa? Media apa saja yang lebih mempan dalam memasarkan konsep, memasarkan wajah dan program-program yang bakal dilakukan oleh caleg?
Ketika melakukan perjalanan panjang, dari rumah menuju tempat kerja, ada satu pemandangan umum yang terlihat adalah wajah-wajah para caleg bergantungan pada tiang-tiang listrik dan pohon-pohon di tepi jalan. Gambar wajah para caleg sepertinya bergentayangan dan seakan menyapa para pejalan kaki dan orang-orang yang melintasi jalur ramai dengan mengendarai kendaraan. Para caleg berani masuk ke wilayah ramai, tempat kerumunan orang-orang yang barangkali memberikan suara untuk memuluskan perjalanan politik mereka.
Tidak hanya wajah yang terpampang tetapi lebih dari itu ada tulisan-tulisan singkat yang merupakan moto perjuangan mereka dan sekaligus sebagai kalimat sakti yang memiliki daya hipnotis-politis yang tinggi. Ada yang menuliskan kalimat di spanduk: “saatnya hati nurani yang berbicara.” Membaca tulisan sederhana ini memiliki pesan yang syarat makna. Pertama, bertitik tolak dari pengalaman masa lalu, para pejabat yang terlibat dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara ini seolah-olah mengabaikan bisikan nurani sehingga sebagian kebijakan yang diambil agak jauh dari sentuhan kemanusiaan dan mengorbankan masyarakat kecil. Kedua, politik hati nurani seperti yang dikedepankan oleh almahrum Romo Mangunwijaya belum menjadi bagian integral dalam kehidupan politik praktis. Yang lebih ditekankan adalah rasionalitas diri yang berujung pada pembelokan nilai-nilai politik.
Para caleg dan capres maupun cawapres tidak mau ketinggalan dalam penggunaan media sebagai sarana dalam menjalin komunikasi aktif dengan masyarakat luas. Model baru perluasan wilayah politik melalui dunia maya merupakan pengaruh yang dimunculkan oleh Obama dalam berkampanye terselubung melalui facebook. Obama, yang kehadirannya dalam pentas politik seakan menjadi magnet kehidupan bagi para politisi. Tetapi apakah mungkin, target gemilang yang dicapai Obama juga menjadi “mimpi emas” para elite politik kita?
Ketika membuka facebook, aku melihat wajah-wajah para elite politik yang juga nongol di dunia internet dan dijadikan sebagai lahan subur dalam berkampanye. Mereka coba menggugah kesadaran masyarakat terutama pengguna facebook untuk melihat diri mereka, gagasan dan opini yang dibangun bersamaan dengan niat untuk merebut kursi kekuasaan. Para elite politik terutama yang berdomisili di kota-kota, memanfaatkan internet sebagai jaring sosial-politik untuk menggenggam massa dalam menentukan sikap di saat-saat menjelang pemilu. Para elite politik kota lebih cepat dalam bermobilitas. Barangkali mereka tersihir dengan kata-kata Plato, “Mereka yang lambat, tak ikut bermain.” Mereka (para elite) secara sepintas dilihat sebagai orang-orang lihai dalam berkompetisi. Hidup mereka selalu dibayangi dengan kursi kekuasaan yang menjadi sasaran terakhir dari perjuangannya. Karena kursi kekuasaan maka mereka selalu membangun strategi dalam permainan politik. Charles Baudelaire mengatakan bahwa hidup hanya mempunyai pesona tunggal yakni permainan. Jika kita masuk ke dalam suatu permainan maka pertanyaan filosofisnya adalah: “Maukah Anda menang atau kalah?”
Pertanyaan filosofis ini menjadi landasan dasar untuk bertarung dan menguji kedewasaan dalam berpolitik. Para politisi kita kebanyakan menyiapkan diri untuk bertarung di pentas politik tetapi belum sepenuhnya menyiapkan diri untuk menerima kemenangan atau kekalahan. Dua konsekuensi dari pertarungan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan. Ketika kemenangan yang diraih, apakah elite politik yang bersangkutan sanggup menerjemahkan seluruh gagasan ke dalam rencana strategis yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat? Tetapi apabila kekalahanlah yang dialami dari proses pertarungan itu, sanggupkah ia (elite politik) menerima dengan lapang dada? Kekalahan menjadi pengalaman yang pahit dan memalukan dan justeru orang-orang Indonesia belum menunjukkan sikap legowo dalam berpolitik untuk menerima kekalahan sebagai proses dalam pendewasaan diri. Para pengamat sosial-politik menilai bahwa tingkat stres masyarakat semakin meningkat setelah pemilihan umum pada bulan April. Analisis yang terkesan dadakan ini dapat diterima dengan melihat fenomena caleg yang semakin menjamur yang kebanyakan tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. Di sini, mereka membaca peluang untuk memanfaatkan momentum pemilu sebagai bagian dari proses mencari kerja dengan resiko yang begitu berat. Apabila mengalami kegagalan maka hal ini dapat menambah matriks kekecewaan dan stres.
Seminggu yang lalu, aku mendapat SMS dari sahabatku yang menginformasikan bahwa Yos (bukan nama sebenarnya) yang menjadi caleg di kabupaten Tangerang-Banten, meninggal dunia. Diperkirakan ia meninggal karena kecapaian dalam melakukan pendekatan ke masyarakat sebagai calon pemilih. Ia hidup di kota kecil tetapi ia tidak memanfaatkan dunia internet sebagai sarana dalam berkampanye. Baginya, pendekatan pribadi (face to face) jauh lebih berharga dan jarak sosialnya tidak terlalu lebar. Kebetulan dia adalah caleg katolik maka strategi awal yang disusun adalah menemui para ketua lingkungan dan anggota-anggotanya. Ia menunjukkan wajah secara terbuka dan meyakinkan umat dalam menentukan pilihan terhadap dirinya. Sayangnya, Tuhan lebih dahulu memilih dia sebelum ia dipilih oleh masyarakat.
Para politisi meramu metafor untuk kehidupan yang ternyata membawa konsekuensi yang berat. Di dalam perpolitik, ada pergulatan dengan kerasnya kehidupan yang tidak selalu berakhir dengan kemenangan. Ada tragedi dan tangis bagi yang kalah. Ada komedi dan gelak tawa bagi yang menang. Dan karena dinamika kalah menang itulah, maka berpolitik menjadi perhelatan yang paling banyak digemari.***
Friday, December 19, 2008
Kesetiakawanan di Tengah Krisis Global
Jumat, 19 Desember 2008 00:25 WIB
Bambang W Soeharto
Setelah mengampanyekan jargon ”There is No Day Without Solidarity” (2007), tahun ini peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional bertema ”Bersama dan Peduli”.
Tema itu dimaksudkan untuk membangkitkan nilai-nilai solidaritas dalam kehidupan berbangsa-bernegara. Sebab, kebersamaan sebagai jati diri bangsa amat diperlukan guna menghadapi tiap tantangan kebangsaan.
Perwujudan kesejahteraan rakyat di tengah krisis global saat ini, merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama. Dalam situasi yang tidak menguntungkan itu, tak ada pekerjaan yang lebih mulia selain menggerakkan program-program pembangunan yang dijiwai semangat kesetiakawanan sosial nasional.
Terkikis zaman
Gagasan kesetiakawanan berawal dari solidaritas kerakyatan dan kebangsaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Solidaritas muncul karena kesamaan nasib (sejarah), kesamaan wilayah (teritorial), kesamaan kultural, dan bahasa. Menurut Ernest Renan [1823-1892], semua itu merupakan modal untuk membentuk nation. Kesadaran kebangsaan memuncak seiring deklarasi Sumpah Pemuda 1928. Sebuah semangat mengubah ”keakuan” menjadi ”kekamian” menuju ”kekitaan”.
Selanjutnya, kesetiakawanan sosial nasional tumbuh kuat karena faktor penjajahan. Dalam hal ini, kesetiakawanan mengejawantah dalam perjuangan mengusir penjajahan, baik masa prakemerdekaan maupun pascakemerdekaan. HKSN sendiri bermula dari semangat solidaritas nasional antara TNI dan rakyat dalam mengusir Belanda yang kembali pada 19 Desember 1948. Akhirnya kebersamaan yang dilandasi semangat rela berkorban dan mengutamakan kepentingan bangsa menjadi senjata ampuh untuk memerdekakan bangsa.
Namun, fakta lain menunjukkan, nilai-nilai kesetiakawanan kian terkikis. Saat ini solidaritas itu hanya muncul di ruang politik dengan semangat membela kepentingan masing-masing golongan. Menguat pula solidaritas kedaerahan yang mewujud dalam komunalisme dan tribalisme. Di bidang ekonomi, nilai solidaritas belum menjadi kesadaran nasional, baik di level struktural, institusional, maupun personal.
Menguatnya kesenjangan di berbagai ruang publik merupakan indikator melemahnya kesetiakawanan sosial. Basis-basis perekonomian dikuasai segelintir orang yang memiliki berbagai akses. Juga terjadi kesenjangan antarwilayah, antara pusat dan daerah, antarpulau, antaretnik, dan antargolongan.
Menurut Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah (2006), ada tiga hal yang menggerus nilai kesetiakawanan sosial. Pertama, menguatnya semangat individualis karena globalisasi. Gelombang globalisasi dengan paradigma kebebasan, langsung atau tidak, berdampak pada lunturnya nilai-nilai kultural masyarakat.
Kedua, menguatnya identitas komunal dan kedaerahan. Akibatnya, semangat kedaerahan dan komunal lebih dominan daripada nasionalisme.
Ketiga, lemahnya otoritas kepemimpinan. Hal ini terkait keteladanan para kepemimpinan yang kian memudar. Terkikisnya nilai kesetiakawanan menimbulkan ketidakpercayaan sosial, baik antara masyarakat dan pemerintah maupun antara masyarakat dan masyarakat, karena terpecah dalam aneka golongan.
Menemukan kembali
Dalam perjalanan sejarah, kita memerlukan momentum untuk membangkitkan semangat dan daya implementasi baru. Di tengah krisis finansial global, mungkin sudah saatnya menemukan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial guna menjawab aneka masalah kebangsaan.
Saatnya kita menumbuhkan apa yang disebut Komaruddin Hidayat (2008) grand solidarity untuk kemudian diaplikasi ke dalam grand reality. Grand solidarity adalah rasa kebersamaan untuk membangun bangsa, yang didasarkan atas spirit, tekad, dan visi yang diajarkan founding father’s. Adapun grand reality adalah upaya untuk mengaplikasi masa lalu ke konteks masa kini. Pada level praksis, program-program pembangunan harus dilandasi semangat kesetiakawanan yang diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan. Pemerintah wajib memberi umpan (akses permodalan), memandu bagaimana cara memancing (akses SDM), menunjukkan di mana memancingnya (akses teknologi dan informasi), serta menunjukkan di mana menjual ikannya (akses market).
Di tingkat masyarakat, dapat ditradisikan satu orang kaya yang tinggal di permukiman miskin membantu satu orang miskin. Inilah yang disebut kepedulian sosial. Jika hal ini dilakukan secara simultan, akan tercipta keharmonisan di tingkat negara maupun kehidupan masyarakat.
Maka, inilah saatnya kita menemukan kembali solidaritas sosial nasional dan jati diri bangsa. Kita harus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian dalam menghadapi tantangan kebangsaan. Seperti apa yang selalu dikatakan Bung Karno samen bundeling van alle krachten van de natie.
Bambang W Soeharto Ketua Panitia HKSN 2008; Pimpinan Harian Dewan Koperasi Indonesia
Jumat, 19 Desember 2008 00:25 WIB
Bambang W Soeharto
Setelah mengampanyekan jargon ”There is No Day Without Solidarity” (2007), tahun ini peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional bertema ”Bersama dan Peduli”.
Tema itu dimaksudkan untuk membangkitkan nilai-nilai solidaritas dalam kehidupan berbangsa-bernegara. Sebab, kebersamaan sebagai jati diri bangsa amat diperlukan guna menghadapi tiap tantangan kebangsaan.
Perwujudan kesejahteraan rakyat di tengah krisis global saat ini, merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama. Dalam situasi yang tidak menguntungkan itu, tak ada pekerjaan yang lebih mulia selain menggerakkan program-program pembangunan yang dijiwai semangat kesetiakawanan sosial nasional.
Terkikis zaman
Gagasan kesetiakawanan berawal dari solidaritas kerakyatan dan kebangsaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Solidaritas muncul karena kesamaan nasib (sejarah), kesamaan wilayah (teritorial), kesamaan kultural, dan bahasa. Menurut Ernest Renan [1823-1892], semua itu merupakan modal untuk membentuk nation. Kesadaran kebangsaan memuncak seiring deklarasi Sumpah Pemuda 1928. Sebuah semangat mengubah ”keakuan” menjadi ”kekamian” menuju ”kekitaan”.
Selanjutnya, kesetiakawanan sosial nasional tumbuh kuat karena faktor penjajahan. Dalam hal ini, kesetiakawanan mengejawantah dalam perjuangan mengusir penjajahan, baik masa prakemerdekaan maupun pascakemerdekaan. HKSN sendiri bermula dari semangat solidaritas nasional antara TNI dan rakyat dalam mengusir Belanda yang kembali pada 19 Desember 1948. Akhirnya kebersamaan yang dilandasi semangat rela berkorban dan mengutamakan kepentingan bangsa menjadi senjata ampuh untuk memerdekakan bangsa.
Namun, fakta lain menunjukkan, nilai-nilai kesetiakawanan kian terkikis. Saat ini solidaritas itu hanya muncul di ruang politik dengan semangat membela kepentingan masing-masing golongan. Menguat pula solidaritas kedaerahan yang mewujud dalam komunalisme dan tribalisme. Di bidang ekonomi, nilai solidaritas belum menjadi kesadaran nasional, baik di level struktural, institusional, maupun personal.
Menguatnya kesenjangan di berbagai ruang publik merupakan indikator melemahnya kesetiakawanan sosial. Basis-basis perekonomian dikuasai segelintir orang yang memiliki berbagai akses. Juga terjadi kesenjangan antarwilayah, antara pusat dan daerah, antarpulau, antaretnik, dan antargolongan.
Menurut Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah (2006), ada tiga hal yang menggerus nilai kesetiakawanan sosial. Pertama, menguatnya semangat individualis karena globalisasi. Gelombang globalisasi dengan paradigma kebebasan, langsung atau tidak, berdampak pada lunturnya nilai-nilai kultural masyarakat.
Kedua, menguatnya identitas komunal dan kedaerahan. Akibatnya, semangat kedaerahan dan komunal lebih dominan daripada nasionalisme.
Ketiga, lemahnya otoritas kepemimpinan. Hal ini terkait keteladanan para kepemimpinan yang kian memudar. Terkikisnya nilai kesetiakawanan menimbulkan ketidakpercayaan sosial, baik antara masyarakat dan pemerintah maupun antara masyarakat dan masyarakat, karena terpecah dalam aneka golongan.
Menemukan kembali
Dalam perjalanan sejarah, kita memerlukan momentum untuk membangkitkan semangat dan daya implementasi baru. Di tengah krisis finansial global, mungkin sudah saatnya menemukan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial guna menjawab aneka masalah kebangsaan.
Saatnya kita menumbuhkan apa yang disebut Komaruddin Hidayat (2008) grand solidarity untuk kemudian diaplikasi ke dalam grand reality. Grand solidarity adalah rasa kebersamaan untuk membangun bangsa, yang didasarkan atas spirit, tekad, dan visi yang diajarkan founding father’s. Adapun grand reality adalah upaya untuk mengaplikasi masa lalu ke konteks masa kini. Pada level praksis, program-program pembangunan harus dilandasi semangat kesetiakawanan yang diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan. Pemerintah wajib memberi umpan (akses permodalan), memandu bagaimana cara memancing (akses SDM), menunjukkan di mana memancingnya (akses teknologi dan informasi), serta menunjukkan di mana menjual ikannya (akses market).
Di tingkat masyarakat, dapat ditradisikan satu orang kaya yang tinggal di permukiman miskin membantu satu orang miskin. Inilah yang disebut kepedulian sosial. Jika hal ini dilakukan secara simultan, akan tercipta keharmonisan di tingkat negara maupun kehidupan masyarakat.
Maka, inilah saatnya kita menemukan kembali solidaritas sosial nasional dan jati diri bangsa. Kita harus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian dalam menghadapi tantangan kebangsaan. Seperti apa yang selalu dikatakan Bung Karno samen bundeling van alle krachten van de natie.
Bambang W Soeharto Ketua Panitia HKSN 2008; Pimpinan Harian Dewan Koperasi Indonesia
Subscribe to:
Posts (Atom)