Sebuah sekolah tinggi di Timor Leste berusaha mengakhiri hukuman fisik

07/08/2014
Ketika Helio Ramos, 25, memutuskan untuk mengikuti pelatihan guru selama tiga tahun di sebuah perguruan tinggi Katolik di Baucau, kota terbesar kedua di negara termuda Asia itu,  berharap ia akan menjadi bagian dari guru baru yang akan membantu mengubah Timor Leste.
Sektor pendidikan di negara itu dihancurkan oleh milisi pro Indonesia yang didukung TNI, pada Oktober 1999, setelah sebagian besar warga Timor Timur memilih lepas dari Indonesia dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pendukung ISIS terancam hukuman

01/08/2014

Ansyaad Mbai (Foto: Kompas)

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyaad Mbai mengatakan, warga negara Indonesia yang memberikan dukungan terhadap kelompok bersenjata yang tergabung dalam Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) terancam hukuman.
“Di antaranya Pasal 23 huruf (f) Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Dalam pasal itu disebutkan, WNI akan kehilangan kewarganegaraannya jika secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), kan, bagian dari negara asing,” ujar Ansyaad, Kamis (31/7/2014) di Jakarta.
Ansyaad menambahkan, selain UU Kewarganegaraan RI, juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Namun, kami masih mempelajari,” katanya.

Tanamkan nilai toleransi, Wahid Institute buat papan bermain untuk anak sekolah

07/07/2014
Anda tentu kenal board game atau papan permainan seperti monopoli atau ular tangga kan? Saat ini Wahid Institute tengah menyiapan permainan seperti itu dengan judul “Living Bhinneka Tunggal Ika”.
Alamsyah M. Djafar dari Wahid Institute adalah orang yang menggawangi dibuatnya papan permainan ini. Menurut Alamsyah, ini dilatarbelakangi temuan Wahid Institute kalau radikalisme tumbuh di sekolah-sekolah umum. Selain itu, hampir 40 persen siswa dan guru di Jakarta mendukung ide-ide yang diusung kelompok garis keras.

Hari ini, Presiden SBY bertemu tokoh agama

07/07/2014

Mgr Ignatius Suharyo

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini (7/7) secara berturut-turut akan bertemu sejumlah tokoh agama di Kantor Kepresidenan, Jakarta, termasuk Mgr Ignatius Suharyo, ketua presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Selain Uskup Agung Suharyo, para tokoh agama yang akan bertemu Presiden SBY adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Dr Andreas Yewangoe.
“Presiden akan berdialog dengan para tokoh agama nasional. Para tokoh agama akan diterima secara bergantian mulai pukul 10.00 WIB,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Jakarta, Senin (7/7).
Julian mengatakan, saat ini adalah momentum yang baik untuk membicarakan berbagai persoalan bangsa dengan para tokoh agama, yang menjadi panutan rakyat Indonesia.
“Pada bulan Ramadan ini umat Islam sedang menjalankan puasa. Adalah kesempatan yang baik bagi Presiden untuk membicarakan berbagai hal dengan para tokoh agama,” kata dia.
Rencananya pada pukul 10.00 WIB Presiden akan bertemu Ketua Umum DP MUI KH Ma’ruf Amin. Selanjutnya, pertemuan dengan Ketua Umum PGI Pendeta Dr Andreas Yewangoe pada pukul 11.30 WIB, dilanjutkan dengan pertemuan dengan Ketua Presidium  KWI Mgr Ignatius Suharyo, yang juga uskup agung Jakarta. (beritasatu.com)

Saatnya Kebaikan Memimpin

03/07/2014

SEMINGGU lagi menjadi momentum kita untuk memilih pemimpin yang mampu mengembalikan harapan akan masa depan. Pemimpin yang memperkuat cita-cita besar menjadi sebuah bangsa yang merdeka dari penindasan dan ketakutan, pemimpin yang menyadari bahwa kedaulatan bangsa harus dipulihkan agar tidak dikendalikan bangsa lain.
Kita ingat salah satu pidato Bung Karno, ”Apakah kita mau Indonesia merdeka dengan kaum kapital yang merajalela atau yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang dan pangan?”
Ungkapan di atas masih menjadi pilihan sampai hari ini. Jurang kesenjangan semakin lebar. Saat kaum kapitalis lebih berkuasa dari pemimpin dan rakyat. Saat kepentingan kapitalis lebih diutamakan daripada kesejahteraan rakyat.
Beragam kasus muncul di depan mata kita, dan kita merasakan relevansi ungkapan Bung Karno di atas saat ini karena daulat negeri terus tergerus. Tanpa perubahan, kita akan kehilangan daulat dan masa depan semakin suram.

Shinta Wahid: Berpuasa menantang kita upayakan kerukunan

03/07/2014

Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid

Kegiatan sahur bersama yang dilakukan oleh Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid pada Selasa (7/1) bersama kelompok lintas agama di Waringin, Bandung berlangsung dengan santai dan merangkul semua golongan. Dalam kebersamaan tersebut, Shinta Wahid menyampaikan bahwa dengan berpuasa seharusnya menantang untuk lebih mengupayakan kerukunan.

Vatikan rilis dokumen tentang sinode keluarga mendatang

27/06/2014
Perjuangan dan tantangan yang dihadapi umat Katolik di seluruh dunia dalam mengikuti ajaran Katolik terungkap dalam dokumen yang menjadi pedoman untuk sinode para uskup tentang keluarga di Vatikan mendatang.
Dokumen itu, yang diharapkan banyak umat Katolik sebagai barometer untuk sinode itu, juga mempertegas kembali ajaran Gereja tentang perkawinan tak terceraikan, pembatasan perkawinan pasangan heteroseksual, dan pasangan harus terbuka untuk memiliki anak.
Dokumen itu juga menyatakan bahwa Gereja harus merespon perjuangan keluarga untuk mematuhi ajaran Gereja yang menentang – perceraian dan pernikahan kembali, kontrasepsi, kumpul kebo, dan pernikahan sesama jenis.

IKOHI akan bawa kasus 98 ke forum internasional

26/06/2014
Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) menggelar konsolidasi korban pelanggaran HAM untuk merumuskan sikap dan resolusi korban terhadap Pemilu Presiden 2014.
Selain itu, untuk terus mengingatkan kepada pelaku penghilangan orang secara paksa terhadap para aktivis pro-demokrasi pada 1997-1998 akan dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional (Internasional Criminal Court/ICC).
“Usaha ini sebenarnya sudah dilakukan tak lama setelah kejadian. Namun, karena Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tak bisa berbuat banyak,” kata Ketua IKOHI, Mugiyanto kepada wartawan, Rabu (25/6/2014).
Dia menjelaskan, ada tiga agenda Ikohi pada konsolidasi nasional. Selain akan memperjuangkan ke forum internasional, mereka juga akan bersikap pada pemilihan presiden 2014 ini.
Menurutnya, Ikohi juga akan merumuskan kembali sikap dalam upaya menuntaskan pelanggaran HAM.
“Bukan hanya terkait dengan penculikan 1998, tetapi semua pelanggaran HAM yang belum terungkap,” katanya.
Mugiyanto yang merupakan salah satu dari sembilan aktivis yang diculik pada masa reformasi itu, menyebutkan, momentum pilpres ini, diharapkan bisa menggugah presiden terpilih nanti untuk menyelesaikan pelanggaran berat masa lalu.
Pasalnya, selama 16 tahun terakhir, dari masa pemerintahan BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, persoalan HAM tak kunjung terungkap. Padahal, kata dia, tugas presiden sederhana, yakni hanya mengeluarkan Keputusan Presiden untuk membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia.
“Kami berharap presiden mendatang bisa mengadili pelaku kejahatan HAM,” ujarnya.
Proses pengadilan, menurut dia, penting karena penghukuman memberi pesan ke publik bahwa kejahatan yang mereka lakukan tak boleh lagi terjadi di kemudian hari.
“Penghilangan paksa sebagai kejahatan yang berkesinambungan. Apalagi korbannya belum juga ditemukan,” lanjutnya. (Tribunnews.com)

Romo Benny: Cederai demokrasi, pengerahan Babinsa harus diusut

12/06/2014

Romo Antonius Benny Susetyo

Romo Antonius Benny Susetyo menyayangkan adanya tindakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang mengarahkan pilihan warga untuk memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.
Menurut Romo Benny, pengarahan tersebut mencederai Demokrasi. Bawaslu harus turun tangan dan mengusut hal tersebut.
“Demokrasi harus ditegakkan, harus jauh dari kekerasan dan ancaman. Kalau memang benar ada pengarahan dari aparat, itu sudah menodai dan menciderai aspek Demokrasi,” ujar Romo Benny di Jakarta, Kamis (5/6/2014).

Rapor merah dari PBB soal kebebasan beragama

12/06/2014

Direktur Eksekutif HRWG, Rafendi Djamin, perwakilan Ahmadiyah, GKI Yasmin, Bona Sigalingging, Agama Sunda Wiwitan, Euis, PGI, Pdt. Hendri Lokra, The Wahid Institute, Muhamad Subhi, dan Agama Syiah, Emilia Renata Az (dari kiri ke kanan).