Monday, August 24, 2009

IDEOLOGI RASA

Oleh: Valery Kopong*

BEDA, nama sahabat saya dari Flores (Adonara). Kami bertemu untuk pertama kalinya di Jakarta. Suatu sore, di bawah gemerlapnya sorotan sinar lampu kota, dengan langkah pasti ia berjalan menelusuri lorong-lorong kota untuk mencari makanan khas Flores. Dalam proses pencarian panjang, ia berjumpa dengan Warteg (warung tegal), Warsun (Warung Sunda), Warung Padang. Lama ia mencari tetapi pada akhirnya ia lelah dan bertanya kepada saya. Di mana letak warung Flores atau NTT yang menghidangkan cita rasa masakan NTT? Aku tersipu dan tersenyum malu karena selama sekian tahun berada di perantauan, tak satu pun orang NTT yang berada di perantauan memperkenalkan jenis-jenis makanan khas kepada publik. Ia pada akhirnya membeli sebungkus nasi yang dilengkapi dengan lauk-pauk di warung tegal. Kita terlalu ego, kataku dalam hati. Kita (orang NTT) selalu memendam rasa yang berbeda dan tak pernah disatukan oleh cita rasa makanan khas NTT.
Pencarian seorang Beda menunjukkan suatu perjuangan untuk mempertahankan aspek rasa lokal yang secara perlahan bisa diperkenalkan ke wilayah publik. Cita rasa yang tertampil lewat masakan khas daerah, terkesan sederhana tetapi lebih dari itu mereka memperkenalkan nama-nama daerah dan masyarakat pembeli dapat menilai, model kepribadian dari sang pemilik warung yang mewakili sebuah etnis secara kolektif. Upaya dalam mencari makanan yang dilakukan Beda, merupakan bentuk terobosan untuk mengenal wilayah-wilayah yang direpresentasikan melalui warung-warung tersebut. Bagi Beda, sebuah cita rasa diberi beban makna oleh pelbagai kekuatan rasa kedaerahan dan dalam cita rasa makanan tersimpan sebuah tanggung jawab dalam mempertahankan nilai khas yang merupakan warisan sejarah.
Tidak memiliki warung dan makanan khas daerah tidak membuat Beda berkecil hati. Ia malah dengan leluasa mencari dalam nilai rasa lain dan berjumpa dengan ciri khas masakan lain. Andaikata, ada warung Adonara, Manggarai, Maumere atau pun Timor, maka ia tak lagi memiliki kesempatan untuk mencari dan berjumpa dengan yang lain. Karena tidak memiliki warung di daerah perantauan maka ia dengan leluasa untuk berani keluar dari dirinya dan menyatu dengan orang-orang lain. Warung adalah ruang publik yang menyuguhkan pelbagai rasa bahkan para politisi mencoba untuk meramu suasana menjadi perdebatan politik sambil menikmati cita rasa daerah.
Memahami cita rasa makanan secara mendalam khas daerah dan bila dikaitkan dengan problematika yang menyerang dan mengganggu kedaulatan negara maka cita rasa kedaerahan perlu sedikit ditinggalkan sambil mecicipi makanan sesuai cita rasa nasionalitas. SBY barangkali memahami cita rasa ini. Ia dan para tim sukses mencoba meramu cita rasa nasional dan memperkenalkan diri melalui iklan milik indomie yang telah disunglap. Banyak perdebatan yang muncul bahwa presiden mencari sesuatu yang instan, yang serba praktis dalam memperkenalkan diri kembali ke hadapan publik. Dengan berlindung dibalik iklan indomie yang disunglap itu, sebenarnya ia (SBY) berpura-pura untuk bersikap adil terhadap semua daerah. Dalam catatan saya, SBY dalam kapasitasnya sebagai presiden, ia baru dua kali ke wilayah NTT. Sebuah kunjungan yang sangat jauh dari nilai empati politik seorang pemimpin. Pertama kali ia mengunjungi Manggarai yang waktu itu terkena bencana. Kunjungan itu pun terkesan ada pemaksaan karena setelah dikritik. Dan kunjungan yang kedua adalah berkampanye di Kupang, itu pun dilakukan untuk mendulang suara. Masih adakah cita rasa seorang pemimpin yang menaruh perhatian pada NTT yang sudah telanjur “dibaptis” sebagai wilayah paling miskin dan terkorup? Berpijak pada cita rasa daerah, SBY bertolak ke cita rasa komersial yang ada dalam indomie. Ia (SBY) tentu tahu bahwa lewat cita rasa kedaerahan tidak menunjukkan solidaritas sebagai bangsa yang utuh. Ia berani merangkum masyarakat lewat “lilitan mie” kepedulian dan menyodok kesadaran masyarakat.
Kehidupan para capres dalam episode politik, memperlihatkan wajah yang penuh pura-pura, jauh dari cita rasa makanan yang tidak dimanipulasi. Atau meminjam bahasa iklan, “soal rasa, lidah tak bisa berbohong.” Momentum pemilu menghantar para capres untuk melakukan sebuah ziarah ke dalam wilayah masyarakat kecil sambil membawa slogan keberpihakkan pada mereka. Politik yang ditampilkan lebih berwajah “warteg,” di mana keberpihakkan berpura-pura melingkar di tengah kehidupan “wong cilik.”
Demokrasi yang hidup memang selalu mengalir dari rakyat tetapi apa artinya demokrasi yang hidup kalau hanya dihidupkan menjelang pilres? Kampanye politik hanyalah sebuah dagelan yang menggelikan tanpa memberi arti bagi kehidupan publik. Visi dan misi yang diusung adalah sesuatu yang biasa tetapi menjadi luar biasa bila sang pemimpin tidak sanggup menerjemahkan visi dan misinya ke dalam kehidupan praksis. Ia (visi-misi) hanyalah jargon politik yang bombastis dan menguap seketika bersama hembusan angin politik kekuasaan.
Tawaran Mega-Prabowo akan perubahan dan membangun ekonomi kerakyatan seakan merobek langit harapan orang-orang kecil. “Dari Bantar Gebang menuju istana,” dari dunia nista menuju tanah terjanji adalah komitmen sentral yang menggerakkan kesadaran orang-orang kecil yang terpinggirkan. Andaikata Mega-Prabowo terpilih, dapatkah mereka mengubah kehidupan para penghuni Bantar Gebang untuk menjadi lebih baik? Andaikata terwujud maka sampah-sampah terus menumpuk karena tidak ada lagi orang miskin yang sebelumnya mengkonsumsi sampah untuk dijadikan sebagai sumber ekonomi.
Kalla tak mau kalah. Berbekal semboyan “lebih cepat lebih baik” dapat memberikan suntikan bagi para pengusaha untuk berpihak padanya. Ia menggerakkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan otak sendiri, menggunakan ilmu sendiri dalam membangun kehidupannya. Sejauh mana negara memberi ruang kebebasan kepada masyarakat dan memberikan suntikan dana? Apakah BLT dapat dijadikan sebagai dana awal dalam membangun kehidupan ekonomi?
Para capres pandai membaca peluang dan meramu situasi politik yang selalu berpihak pada rakyat. SBY dalam iklannya terlihat cemas mengemis suara rakyat, sampai-sampai harus keluar masuk di warung-warung sederhana untuk menjumpai orang-orang kecil. Megawati-Prabowo selalu menjumpai masyarakat di pasar-pasar tradisional sebagai cara pintas dalam mengukuhkan keberpihakkan ekonomi rakyat. Sedangkan Kalla lebih sering menjumpai para Kiay dan Santri yang merupakan basis yang cukup berpengaruh dalam komunitas muslim.
Sebagai calon pemimpin, mestinya berani berbeda namun berani menerima perbedaan sebagai bagian integral dalam mewujudkan cita rasa masyarakat majemuk. SBY tidak hanya berkunjung saja pada warteg dan mencicipi makanan khas Jawa tetapi lebih dari itu berani mencari makanan khas daerah lain yang walaupun tidak terjual di warung-warung publik. Kalla tidak hanya mengunjungi pesantren saja tetapi sesekali bisa mengunjungi biara yang mewakili komunitas agama lain. Dan Mega tidak hanya berpihak pada kekuasaan saja tetapi lebih dari itu harus berpihak pada rakyat sehingga tidak dicap sebagai megawatilomania. Mungkinkah mereka bertarung dan menerima keberbedaan yang lain seperti Beda yang berani menyicip makanan khas lain karena tidak memiliki warung sendiri? Mengolah rasa tidak lebih dari mengolah sebuah ideologi yang selalu menjiwai nafas kehidupan seseorang.***

0 komentar: