Menimbang Cawapres

Ketika memasuki tahun politik, para politisi melakukan manuver sebagai strategi untuk menaikan popularitas calon tertentu dan juga menaikkan popularitas partai. Setelah pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 Juni 2018, para analis politik berlomba-lomba untuk memberikan prediksi tentang kemenangan yang diraih oleh pasangan tertentu pada perhelatan Pilkada serentak dan membuka ruang baru dalam mengutak-atik  calon presiden dan wakil presiden untuk bertarung dalam perhelatan demokrasi pada 2019 mendatang.

          Pada bulan Agustus 2018 nanti akan diadakan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Kita semua sudah tahu bahwa sampai dengan saat ini masih dua calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh partai pengusung. Jokowi diusung oleh PDIP dan partai koalisinya dan Prabowo diusung oleh partai Gerindra dan koalisinya. Pilpres masih cukup lama tetapi gema pilpres mulai terasa di tahun 2018 disaat terjadi Pilkada serentak. Pilkada ini menjadi bagian penting karena bisa menentukan kekuatan partai pendukung untuk pemilihan presiden nanti.

         

Memang, mesin partai masih dibutuhkan untuk menggerakkan basis-basis pemilih namun penentu terakhir adalah rakyat yang bisa memberikan hak suara nanti. Keberadaan partai menjadi pengusung utama calon presiden dan berupaya untuk memperkenalkan calon presiden kepada publik. Di sini, masyarakat akan melihat secara jeli tentang rekam jejak seorang calon presiden karena memilih yang hanya berlangsung sesaat tetapi bisa menentukan nasib bangsa untuk lima tahun ke depan.

PDIP: Menimbang Cawapres

          Ketika mengusung Jokowi sebagai calon presiden, PDIP sebagai partai pengusung tentu berspekulasi tentang siapa yang layak mendampingi Jokowi sebagai cawapres nanti. Ada banyak figur dari partai koalisi pendukung Jokowi mulai merapat dan menyodorkan nama-nama calon wakil presiden bahkan ada ketua umum partai tertentu yang secara terang-terangan mendeklarasikan diri sebagai cawapres untuk mendampingi Jokowi.

Apakah deklarasi yang dilakukan untuk menjadi mengusung cawapres tertentu bisa mengambil hati Jokowi? Pertanyaan ini menjadi menarik partai koalisi pendukung Jokowi cukup banyak dan hal ini bisa memberikan keleluasaan Jokowi untuk menentukan cawapres pilihannya. Banyak pengamat menilai bahwa jika Jokowi memilih cawapres dari luar partai koalisinya maka kemungkinan besar partai koalisi bisa menjauh dan bahkan membentuk poros baru. Namun sampai saat ini partai koalisi tetap solid mendukung Jokowi.

Partai mana yang paling berhak menentukan cawapres? Melihat partai pengusung Jokowi maka bisa dipastikan yang berhak menentukan cawapres adalah PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), walaupun harus menunggu keputusan terakhir ada di tangan Jokowi. Rekomendasi dan peranan PDIP sangat menentukan terutama mengingat figur baru setelah era Jokowi. Penempatan cawapres untuk berduet dengan Jokowi pada Pilpres 2019 menjadi sebuah pertimbangan penting bagi PDIP.

Banyak pengamat menilai, kemungkinan besar cawapres berasal dari PDIP karena dengan catatan bahwa menjadi cawapres di era Jokowi maka ada peluang kandidat presiden setelah masa kepemimpinan Jokowi di dua periode nanti. Siapa yang kira-kira digadang sebagai cawapres dari kalangan internal PDIP? Kita tunggu pada saat pendaftaran nanti.*** (Valery Kopong)