Ujian Partai Demokrat

Oleh: Ansel Deri ( Kader Partai Demokrat dan Tenaga Ahli (A-558) DPR RI)

PARTAI Demokrat kembali memasuki ujian. Dua kader dan petinggi partai masuk dalam pusaran arus dugaan skandal suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia. Isunya bermula dari dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Nilai kerugian negara mencapai Rp 200 miliar.
Selain melibatkan orang dalam Kemenpora, tersiar pula nama Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo, Rosalina Manulang, dan Direktur Pemasaran PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris, yang masuk dalam skandal itu.
Isu itu kian panas tatkala dua petinggi Partai Demokrat terseret dalam pusaran arus dugaan skandal suap. Pertama adalah Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhamad Nazaruddin (Nazar). Kedua, Wakil Sekretaris Jenderal, Angelina Patricia Pingkan Sondakh (Angie). Keduanya saat ini juga tercatat sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI.

Ujian

Jauh sebelum itu, Partai Demokrat, Dewan Pembina, dan kader-kadernya juga mendapat ujian black campaign. Melalui buku “Membongkar Gurita Cikeas” karya George Junus Aditjondro yang terbit pada 2010, George, doktor lulusan Cornell University, Ithaca, New York, menuding Partai Demokrat menang fantastis karena suara pemilihnya naik tiga kali lipat dalam satu periode pemerintahan dari sekitar tujuh menjadi sekitar dua puluh persen.
Penggalangan dana yang luar biasa serta besarnya pembelian suara (vote buying) oleh para kadernya memainkan peranan yang besar melonjaknya angka pemilih Partai Demokrat dan calon presidennya. Dengan kata lain, kemenangan SBY bukan hanya karena kehebatan kharismanya, yang dikemas oleh Fox Indonesia dalam iklan-iklan bernilai jutaan rupiah di media cetak dan elektronik dibarengi klaim-klaim kesuksesan periode kepresidenan yang pertama.
Resistensi Partai Demokrat terhadap penggunaan hak angket DPR mengungkapkan skandal Bank Century menjadi indikasi betapa besarnya keinginan petinggi partai itu menutupi hal-hal yang mencurigakan dalam pemberian dana talangan yang jauh melebihi yang sudah disepakati oleh parlemen.
Tak hanya itu. George juga membeberkan adanya sorotan masyarakat terhadap deposan terbesar Bank Century, khususnya Siti Hartati Murdaya dan Boedi Sampoerna. Hartati, kader Partai Demokrat dan pemilik Pekan Raya Jakarta (PRJ) bersama Boedi, melalui kelompok bisnisnya disebut-sebut menggelontorkan dana untuk kampanye Partai Demokrat dan calon presidennya.

Soal Korupsi

Upaya memberantas korupsi di Indonesia sudah menjadi komitmen SBY dan Partai Demokrat. Sejak terpilih pada periode pertama dan dilanjutkan pada periode kedua, korupsi menjadi agenda penting lain yang dikerjakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pendiri Partai Demokrat. Selama menjadi presiden, banyak pejabat dan kader Partai Demokrat yang terbukti melakukan korupsi dijebloskan di tahanan. Komitmen ini terus menyata selama mengemban mandat rakyat.
Dalam kasus yang diduga melibatkan dua kader Partai Demokrat: Nazar dan Angie, misalnya, SBY juga mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum untuk mengungkapkan kasus itu secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian masyarakat juga mengikuti tentang kebenaran dari apa yang diduga. Presiden meminta agar publik menunggu hasil penyelidikan KPK terlebih dulu. Ini penting karena komentar-komentar publik sering tidak bisa dibedakan mana yang fakta dan mana yang analisis.
Kasus dugaan keterlibatan Nazar dan Angie disebut-sebut merupakan bumerang bagi SBY. Mengapa? Dua kader itu adalah tokoh publik dan kasus dugaan suap itu terjadi di kementerian yang dipimpin kader Partai Demokrat.

Agenda Rakyat

Salah satu agenda penting pemerintahan SBY adalah masalah korupsi. Korupsi sudah pasti jadi musuh bersama. Itu yang juga pernah ditegaskan SBY saat menyampaikan pidato menyambut Hari Antikorupsi se-Dunia di Istana Negara Jakarta pada 8 Desember 2009. Memberantas korupsi tidak saja untuk menyelamatkan setiap rupiah uang rakyat, namun juga untuk membangun sebuah kesadaran baru bahwa korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat.
Korupsi adalah perbuatan tercela secara moral, etika, dan agama. Korupsi adalah sebuah kejahatan yang menimbulkan kerugian luar biasa bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Korupsi adalah tindakan asosial dan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Korupsi adalah sebuah keonaran yang menghancurkan nilai-nilai dan solidaritas kemanusiaan. Karena itu, ia (korupsi) menjadi musuh bersama (Pos Kupang, 29/1 2010).
Selain masalah korupsi yang juga menjadi konsern SBY, ada banyak agenda rakyat yang butuh kerja keras mengatasinya. Agenda ini juga pernah tertuang dalam buku SBY-Boediono: Membangun Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Sekurangnya ada lima agenda, yaitu
(i) peningkatan kesejahteraan rakyat, (ii) perbaikan tata kelola pemerintahan, (iii) penegakan pilar demokrasi, (iv) penegakan hukum, dan (v), pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Namun, di tengah upaya pemerintah dan rakyat mengejar ketertinggalan di berbagai bidang kehidupan, praktik korupsi sepertinya tumbuh subur. Tak hanya melibatkan pejabat pemerintahan, tetapi juga elit partai politik.

Bagi kader Partai Demokrat, pesan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sangat tepat. Dalam situs pribadinya, www.bunganas.com, 17 Oktober 2010, Anas meminta agar politik cerdas dan santun mesti dijadikan merk dagang Partai Demokrat.

Partai harus membangun budaya organisasi. Basisnya adalah etika dasar berpolitik yang cerdas, bersih, dan santun. Jika semua itu menjiwai hati dan sanubari kader, ujian-ujian berat seperti kasus yang diduga membelit para kader dapat diminimalisir. *